Semangat bela koruptor kembali dipertontonkan oleh politisi DPR. Kali ini, para politisi senayan tersebut berusaha untuk membatalkan kebijakan pemerintah yang akan memperketat pemberian remisi terhadap koruptor. Beberapa anggota Komisi III DPR kemudian menggalang usulan interpelasi terhadap kebijakan tersebut. Tercatat, ini merupakan interpelasi yang pertama dalam masa pemerintahan SBY-Boediono.

Kompas, 21 Oktober 2011

Keputusan Presiden mengangkat beberapa Wakil Menteri (wamen) mengundang polemik. Selain dianggap hanya sebagai pemborosan anggaran negara, posisi wamen juga dinilai tidak efektif, tumpang tindih dan membuat birokrasi kementerian semakin tambun.  

Kompas, 23 September 2011

Dewan Perwakilan Rakyat segera memilih hakim agung. Pemilihan ini penting dicermati mengingat posisi strategis seorang hakim agung, baik secara hukum maupun politik.

Koran Tempo, 8 September 2011

Seakan tak mendengar kritikan publik, pemerintah kembali mengobral remisi (potongan masa tahanan) bagi koruptor. Tercatat, ada 235 koruptor yang menikmati remisi pada hari Lebaran kemaren, 8 diantaranya langsung bebas. Sebelumnya, ditengah hingar bingar slogan merdeka dari korupsi pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66, pemerintah juga memberikan remisi terhadap koruptor. Sebanyak 419 koruptor menikmati remisi tersebut, bahkan 21 diantaranya langsung bebas.