Memenjarakan Pemberantas Korupsi

Republika, Rabu 4 November 2009

http://www.republika.co.id/koran/24/86974/Memenjarakan_Pemberantas_Korupsi

Oleh Oce Madril (PuKAT FH UGM)

Kasus yang melanda dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Riyanto (BSR) dan Chandra M Hamzah (CMH), makin tak tentu arah. Ibarat bola liar, kasus ini menggelinding ke segala arah. Perkembangan terbaru adalah penahanan oleh polisi terhadap keduanya pada Kamis (29/10).

Agenda Antikorupsi SBY Jilid II

Jawa Pos, 28 Oktober 2009

Jawa Pos, 28 Oktober 2009
http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=97415

oleh
Oce Madril

PIDATO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat pelantikan mendapat pujian dari banyak kalangan. Pada awal pidato SBY mengatakan esensi program pemerintahan lima tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan, “Prosperity, Democracy and Justice.” Untuk mencapai hal tersebut, tak lupa SBY memasukkan agenda pemberantasan korupsi.

Legislasi Minim Kualitas

Published by Suara Pembaruan Newspaper
Monday, 26 October 2009
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=11369

oleh
Oce Madril
Peneliti Hukum Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM,
Master Student Law and Governance Program, Nagoya University, Jepang

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 telah resmi bekerja. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Terutama bagi negara-negara yang sedang berada dalam transisi demokrasi.  Alan R. Ball dan Guy Peters dalam bukunya Modern Politics and Government (2000), memberikan catatan bahwa kehadiran lembaga parlemen yang kuat dan efektif sangat menentukan kualitas dan proses konsolidasi demokrasi. Terkait dengan itu, Ball dan Peters menyatakan, fungsi legislasi merupakan élan vital fungsi parlemen yang dapat menentukan arah haluan demokrasi.

Menagih Komitmen Istana

Published by Suara Pembaruan, 30 September 2009
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=10743

oleh
Oce Madril
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM
Master Student Law and Governance Program, Nagoya University, jepang

Satu komitmen penting yang diucapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pidato pertama setelah KPU secara resmi menyatakan dia terpilih sebagai presiden, Oktober 2004, adalah akan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi. Lima tahun memimpin pemerintahan, komitmen antikorupsi tersebut layak diapresiasi. Namun, komitmen tersebut terlihat pasang-surut.

Mana Pengadilan Kami?

Published by Republika, 16 September 2009
http://www.republika.co.id/koran/24/76798/Mana_Pengadilan_Kami

Oce Madril
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM
Master Student Law and Governance Program, Nagoya University, Jepang

Selama hampir tiga tahun diabaikan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mulai serius membahas RUU Pengadilan Tipikor. Tenggat waktu yang tersisa begitu sempit, yakni hanya sampai 30 September 2009 saat DPR periode 2004-2009 berakhir. Banyak yang menyangsikan pembahasan RUU tersebut akan selesai atau walaupun selesai, kualitasnya akan sangat diragukan.

Nasib Pengadilan Korupsi

Published by KOMPAS on 17 June 2009

link : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/17/0256524/nasib.pengadilan.korupsi

Nasib pengadilan tindak pidana korupsi berada di ujung tanduk. Usianya tinggal beberapa bulan, berakhir 19 Desember 2009, sesuai tenggat waktu yang diberikan MK tahun 2006. Namun, lonceng kematiannya bergema 30 September 2009 saat DPR periode 2004-2009 berakhir. Hal itu akan berdampak serius terhadap proses pemberantasan korupsi. Pemeriksaan yang sedang dilakukan KPK dan pengadilan korupsi bisa terhenti karena kehilangan dasar hukum.

Perihal Wakil Presiden

Published by Suara Pembaruan Newspaper on May 8, 2009

Oleh: Oce Madril

Konstelasi politik pascapemilu legislatif dan menjelang pemilu presiden berjalan sangat dinamis. Partai-partai politik bersiap memenangi pemilihan presiden dan wapres 2009. Hampir semua partai politik yang diperkirakan melewati parliamentary threshold, melakukan manuver penjajakan koalisi. Diperkirakan, hanya tiga pasangan calon yang berkompetisi pada Pilpres Juli mendatang.

Calon wakil presiden menjadi tema menarik, karena masing-masing capres sangat hati-hati memutuskan cawapresnya. Pada era multipartai ini, kalkulasi kekuatan politik yang dibawa oleh cawapres harus menjadi pertimbangan. Bahkan, menjadi salah satu pertimbangan utama, di samping kapabilitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya. Siapa cawapresnya bukanlah hal yang terlalu penting. Tapi, apa yang akan dilakukan oleh sang cawapres jika nantinya terpilih sebagai wapres jauh lebih penting untuk didiskusikan.

Tantangan Empat Pimpinan KPK

Published by Republika Newspaper on May 6, 2009
http://republika.pressmart.com/RP/RP/2009/05/06/index.shtml?ArtId=006_006&Search=Y

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar (AA), akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. AA diduga terlibat sebagai intellectual dader (aktor intelektual) dalam kasus pembunuhan direktur utama PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Dugaan keterlibatan AA tersebut, telah mengejutkan dunia penegakan hukum. Bagaimana tidak, kasus ini berhubungan dengan orang nomor satu di lembaga yang menjadi tumpuan harapan ratusan juta rakyat Indonesia akan pemberantasan korupsi. Dengan cepat, kasus ini merembes ke institusi KPK. Lembaga yang dianggap bak oase nan bersih ditengah gurun tandus nan kotor tersebut, harus menjadi sasaran kritik publik karena ulah salah satu pimpinannya.

Vonis Korupsi Untuk Pengemplang Pajak

Published by Tempo Newspaper on May 2, 2009

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/05/02/Opini/krn.20090502.164180.id.html

Oce Madril, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Pengusutan dugaan manipulasi pajak PT Asian Agri dalam kurun 2002-2006 senilai Rp 1,3 triliun hingga saat ini masih terus berlangsung. Kasus yang ditargetkan selesai pada pertengahan 2008 itu ternyata sampai saat ini masih terkatung-katung. Penyidikan terhadap kasus ini sebenarnya sudah dimulai oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 2007. Sebanyak 10 tersangka pun telah ditetapkan. Namun, setelah kurang-lebih dua tahun kasus ini terbongkar, sejauh ini aparat penegak hukum belum menunjukkan upaya serius untuk menuntaskan kasus tersebut.

Perkembangan terbaru datang ketika Kejaksaan Agung dan Dirjen Pajak sepakat melakukan gelar perkara (ekspose) pada awal April lalu. Gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung itu dilakukan untuk menyamakan persepsi demi kepastian hukum kasus tersebut.

Setelah gelar perkara, banyak pihak mendorong agar Kejaksaan Agung menerapkan pasal korupsi terhadap dugaan pidana pajak ini. Salah satunya datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW mendesak agar Kejaksaan Agung mau melakukan terobosan hukum dengan menuntut para pengemplang pajak tersebut dengan pasal pidana korupsi. Akan tetapi, apakah pidana korupsi dapat diterapkan terhadap kasus pidana pajak?

Memisahkan Masalah Politik dan Pidana (pemilu harus diselamatkan)

http://202.158.49.30/halaman/index.php?act=detail&nid=59121

Published by Jawa Pos Newspaper ( www.jawapos.co.id ) on March 24, 2009

Pemilu 2009 memberikan harapan sekaligus mencemaskan. Mengutip pendapat J. Kristiadi, dinamika politik sebelum pemilu terancam oleh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ancaman itu tidak boleh dianggap sepele karena pertaruhannya adalah masa depan politik Indonesia.

Memang, pemilu kali ini penuh dengan kejutan. Baru dimulai kampanye terbuka, KPU mengubah (kembali) jadwal kampanye. Kemudian, kejutan datang dari pengakuan mantan kepala Polisi Daerah Jawa Timur tentang dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT).

Kekhawatiran terjadinya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) itulah yang kini dirisaukan berbagai kalangan. Pemilu legislatif yang digelar 9 April tinggal beberapa hari lagi, namun KPU belum terang benderang mengumumkan jumlah DPT setiap daerah pemilihan.