Agenda Antikorupsi SBY Jilid II

Jawa Pos, 28 Oktober 2009

Jawa Pos, 28 Oktober 2009
http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=97415

oleh
Oce Madril

PIDATO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat pelantikan mendapat pujian dari banyak kalangan. Pada awal pidato SBY mengatakan esensi program pemerintahan lima tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan, “Prosperity, Democracy and Justice.” Untuk mencapai hal tersebut, tak lupa SBY memasukkan agenda pemberantasan korupsi.

Legislasi Minim Kualitas

Published by Suara Pembaruan Newspaper
Monday, 26 October 2009
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=11369

oleh
Oce Madril
Peneliti Hukum Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM,
Master Student Law and Governance Program, Nagoya University, Jepang

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 telah resmi bekerja. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Terutama bagi negara-negara yang sedang berada dalam transisi demokrasi.  Alan R. Ball dan Guy Peters dalam bukunya Modern Politics and Government (2000), memberikan catatan bahwa kehadiran lembaga parlemen yang kuat dan efektif sangat menentukan kualitas dan proses konsolidasi demokrasi. Terkait dengan itu, Ball dan Peters menyatakan, fungsi legislasi merupakan élan vital fungsi parlemen yang dapat menentukan arah haluan demokrasi.

Menagih Komitmen Istana

Published by Suara Pembaruan, 30 September 2009
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=10743

oleh
Oce Madril
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM
Master Student Law and Governance Program, Nagoya University, jepang

Satu komitmen penting yang diucapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pidato pertama setelah KPU secara resmi menyatakan dia terpilih sebagai presiden, Oktober 2004, adalah akan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi. Lima tahun memimpin pemerintahan, komitmen antikorupsi tersebut layak diapresiasi. Namun, komitmen tersebut terlihat pasang-surut.

Mana Pengadilan Kami?

Published by Republika, 16 September 2009
http://www.republika.co.id/koran/24/76798/Mana_Pengadilan_Kami

Oce Madril
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM
Master Student Law and Governance Program, Nagoya University, Jepang

Selama hampir tiga tahun diabaikan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mulai serius membahas RUU Pengadilan Tipikor. Tenggat waktu yang tersisa begitu sempit, yakni hanya sampai 30 September 2009 saat DPR periode 2004-2009 berakhir. Banyak yang menyangsikan pembahasan RUU tersebut akan selesai atau walaupun selesai, kualitasnya akan sangat diragukan.